Tugas pokok

» Tugas Pokok

 Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

» Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepemudaan dan olahraga;
  3. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pemuda dan lembaga serta kerjasama kepemudaan;
  4. pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga prestasi dan rekreasi;
  5. pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
  6. pelaksanaan kegiatan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
  7. pemberian rekomendasi kegiatan dan atau pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
  8. pemberian stimulan peralatan kewirausahaan,  pengembangan potensi pemuda dan olahraga;
  9. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  10. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangannya;
  11. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  13. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  14. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  15. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
  16. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
  17. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  18. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  19. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  20. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  21. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
  22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  23. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  24. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  25. pengevaluasian dan pelaporan  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi; dan
  26. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *